Ketua Forum Mitra MBG Kuningan Benarkan Mitra Berpotensi Menerima Rp6 Juta per Hari, Ini Penjelasannya
KUNINGAN – Ketua Forum Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kuningan, H. Udin Kusnaedi, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menerima kompensasi hingga Rp6 juta per hari. Namun, menurutnya, nominal tersebut bukan berasal dari anggaran makan bergizi yang dialokasikan pemerintah untuk para penerima manfaat, melainkan dari pemanfaatan fasilitas pendukung program yang dibangun dan disediakan secara mandiri oleh mitra, termasuk penyediaan dapur yang telah memenuhi standar serta kendaraan operasional yang digunakan untuk pendistribusian makanan kepada para penerima manfaat.
Penjelasan tersebut disampaikan Udin Kusnaedi saat ditemui DM Media.id dalam wawancara khusus di Cafe Otaku, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, Selasa (23/6/2026).
Belakangan ini, kata Udin, muncul berbagai persepsi di masyarakat terkait besaran pendapatan yang diterima mitra MBG. Bahkan, informasi mengenai potensi pendapatan Rp6 juta per hari menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial.
Menurutnya, informasi tersebut perlu dipahami secara utuh agar masyarakat tidak salah menafsirkan mekanisme yang berlaku dalam Program Makan Bergizi Gratis.
“Jadi insentif Rp6 juta per hari itu mitra dapatkan dari sewa dapur. Karena membangun dapur itu dari uang mitra sendiri, bukan dari BGN atau pemerintah. Jadi kami mengeluarkan investasi yang besar,” ujar Udin.
Ia menjelaskan, untuk menjadi mitra MBG, seseorang tidak cukup hanya memiliki bangunan yang kemudian disebut dapur MBG. Ada berbagai persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar fasilitas tersebut dapat digunakan dalam program pemerintah.
Menurutnya, proses pembangunan dapur membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain pembangunan fisik bangunan, mitra juga harus memenuhi standar operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Mulai dari pembangunan gedung, standarisasi mutu dapur, pengadaan alat-alat produksi makanan, alat kebersihan, tempat penyimpanan bahan baku, sertifikasi halal, hingga berbagai persyaratan administrasi lainnya semuanya menggunakan biaya dari mitra sendiri,” katanya.
Udin menyebutkan bahwa sebagian masyarakat hanya melihat nominal yang diterima mitra tanpa melihat investasi yang harus dikeluarkan sejak awal. Padahal, menurutnya, biaya pembangunan dan operasional dapur MBG dapat mencapai Milyaran rupiah.
Ia menambahkan bahwa setelah dapur beroperasi, mitra tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan fasilitas dan kendaraan distribusi. Selain itu, berbagai peralatan pendukung seperti alat masak, ompreng (wadah makanan), rak penyimpanan, serta perlengkapan dapur lainnya juga harus dirawat dan diganti apabila mengalami kerusakan agar operasional program tetap berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
“Jadi kalau ada yang melihat angka Rp6 juta lalu menganggap itu keuntungan bersih, tentu tidak seperti itu. Ada investasi besar yang harus dikeluarkan dan ada biaya operasional yang terus berjalan setiap hari,” jelasnya.
Dana MBG Tidak Masuk ke Rekening Mitra
Dalam kesempatan tersebut, Udin juga meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat terkait aliran dana Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, masih banyak pihak yang mengira dana MBG langsung masuk ke rekening mitra. Padahal, mekanisme yang berlaku sama sekali berbeda.
“Perlu dipahami bahwa dana MBG itu tidak masuk ke rekening mitra. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia melalui program MBG. Jadi jangan sampai ada persepsi bahwa uang negara itu masuk ke rekening mitra,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa dana program disalurkan langsung melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.
Dari SPPG inilah seluruh proses pemenuhan gizi bagi penerima manfaat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Uang anggaran langsung disalurkan ke SPPG masing-masing. Dari situlah operasional program berjalan untuk memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat. Mitra hanya menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Menurut Udin, penting bagi masyarakat untuk membedakan antara dana negara yang digunakan untuk program pemenuhan gizi dengan kompensasi yang diterima mitra atas penggunaan aset yang mereka bangun sendiri.
“Yang diterima mitra bukan dana makan bergizi gratis untuk anak-anak. Dana itu tetap digunakan untuk program pemenuhan gizi. Sementara kompensasi yang diterima mitra berasal dari penggunaan fasilitas yang telah mereka sediakan dan investasikan sendiri,” katanya.
Soroti Wacana Pengelolaan MBG oleh Kantin Sekolah
Selain menjelaskan mekanisme pendanaan MBG, Udin juga menanggapi wacana yang berkembang mengenai rencana pemerintah untuk mengalihkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis kepada kantin-kantin sekolah.
Menurutnya, gagasan tersebut perlu dikaji secara matang karena kondisi dan kesiapan setiap sekolah berbeda-beda.
“Ini keyakinan saya saja, ketika MBG dilakukan di kantin sekolah siapa yang akan melakukan? Mungkin di situ harus ada dapur lagi, harus masak pagi-pagi dan lain sebagainya. Itu perlu dipikirkan secara matang,” ujarnya.
Udin mempertanyakan kesiapan sumber daya manusia di sekolah apabila nantinya program tersebut dikelola langsung oleh kantin sekolah.
Menurutnya, pelaksanaan MBG bukan sekadar menyediakan makanan, melainkan juga menyangkut standar kebersihan, keamanan pangan, kualitas gizi, hingga distribusi makanan yang harus tepat waktu.
“Kalau program ini dilakukan di sekolah, siapa yang bertanggung jawab memasak? Siapa yang mengawasi kualitas makanan? Siapa yang mengurus bahan baku? Ini tentu harus dipersiapkan dengan baik,” katanya.
Meski demikian, ia menilai sekolah berasrama atau boarding school memiliki peluang lebih besar untuk menjalankan program tersebut karena umumnya sudah memiliki fasilitas pendukung yang memadai.
“Terkecuali sekolah yang boarding school, mungkin kesiapan mereka sudah siap karena biasanya sudah ada dapur dan juru masaknya sendiri. Jadi tinggal menyesuaikan standar yang dibutuhkan program,” ujarnya.
Program MBG Dinilai Gerakkan Ekonomi Lokal
Lebih jauh, Udin menilai Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima program, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat di daerah.
Menurutnya, keberadaan dapur MBG telah menciptakan peluang usaha baru bagi berbagai sektor, mulai dari petani, peternak, pemasok bahan pangan, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja lokal yang direkrut untuk mendukung operasional dapur.
“Program ini bukan hanya soal makan bergizi untuk anak-anak. Ada efek ekonomi yang cukup besar. Banyak masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya karena terlibat dalam rantai pasok kebutuhan dapur MBG,” katanya.
Ia berharap masyarakat dapat melihat Program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh dan tidak hanya fokus pada isu-isu yang berkembang di media sosial.
Menurutnya, tujuan utama program tersebut tetap untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
“Yang paling penting adalah bagaimana program ini bisa berjalan baik, kualitas makanannya terjaga, manfaatnya dirasakan oleh anak-anak Indonesia, dan seluruh pihak yang terlibat menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya…djz