JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengungkap adanya dugaan praktik ‘dapur fiktif’ dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai praktik ini terjadi melalui mekanisme penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan alasan ‘kuota penuh’ yang dinilainya janggal.
Menurut Nurhadi, istilah ‘kuota penuh’ kerap digunakan sebagai penolakan mendadak terhadap calon dapur yang sebenarnya telah lulus survei. Namun, di lapangan ditemukan fakta bahwa lokasi tersebut sama sekali belum memiliki dapur.
“Kalau sistem bilang kuota penuh, tapi kenyataannya belum ada dapur, ini bukan masalah teknis. Ini permainan yang mengunci kesempatan orang lain untuk berkontribusi,” tegas Nurhadi dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengaku menerima laporan dari sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat, yang menemukan data di portal resmi BGN menunjukkan dapur sudah penuh, padahal di lokasi tidak ada pembangunan sama sekali. Bahkan, menurut Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat, sebagian titik dapur fiktif tersebut tidak pernah ada sejak awal.
Nurhadi juga menyoroti kerugian yang dialami calon pengelola dapur. Banyak yang sudah menggelontorkan modal hingga puluhan juta rupiah untuk membangun dapur dan membeli peralatan sesuai standar, namun tiba-tiba dibatalkan.
“Bayangkan, masyarakat sudah investasi besar demi mendukung program negara, tapi dicoret begitu saja. Ini mematikan semangat gotong royong,” ujarnya.
Selain itu, ia mempertanyakan kompetensi sejumlah kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipilih. Nurhadi menyebut, ada SPPI yang sudah dilatih profesional selama tiga bulan justru tidak dipakai, digantikan oleh orang yang tidak memahami teknis.
Atas temuan ini, Nurhadi mendesak BGN untuk melakukan audit internal, membuka data secara transparan, serta menghapus sistem ‘penguncian’ titik dapur yang rawan disalahgunakan.
“Anak-anak kita butuh makanan bergizi, bukan jadi korban drama kuota dan titipan jabatan,” pungkasnya…denisjulvana
Sumber: Parlementaria DPR RI / FMMBG Jabar