BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/12/2025). Penangkapan tersebut merupakan bagian dari operasi senyap yang dilakukan penyidik KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat (19/12/2025) dini hari.
“Benar, salah satunya Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang,” kata Budi.
Sebelumnya, KPK juga telah mengonfirmasi tengah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Bekasi pada Kamis malam. Operasi tersebut dilakukan secara senyap oleh tim penyidik sebagai bagian dari penindakan perkara korupsi yang masih dalam tahap awal pengungkapan.
“Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogres,” ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK mengamankan sedikitnya 10 orang. Namun hingga kini, KPK belum membeberkan identitas seluruh pihak yang diamankan maupun peran masing-masing dalam perkara yang tengah ditangani.
“Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujarnya.
Budi menegaskan, KPK masih melakukan pendalaman terhadap konstruksi perkara, termasuk dugaan tindak pidana yang menjerat para pihak tersebut. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
Selain itu, KPK juga belum memberikan keterangan mengenai lokasi penangkapan, barang bukti yang diamankan, maupun sektor atau proyek yang diduga berkaitan dengan OTT tersebut.
Penangkapan Bupati Bekasi ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat OTT KPK sepanjang tahun 2025. KPK menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penindakan terhadap praktik korupsi di tingkat pusat maupun daerah.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara untuk menjalankan tugas secara transparan dan berintegritas, serta mengingatkan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku…djz