Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) TikTok di Indonesia. Kebijakan ini diambil setelah perusahaan asal Tiongkok itu dinilai gagal memenuhi kewajiban hukum untuk menyerahkan data aktivitas live streaming.
Meski izinnya dibekukan, aplikasi TikTok masih dapat diakses oleh masyarakat per Jumat (3/10/2025).
Direktur Kominfo, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa TikTok hanya memberikan sebagian kecil data yang diminta pemerintah. Padahal, kewajiban tersebut mencakup data lalu lintas, streaming, hingga monetisasi akun yang berkaitan dengan dugaan praktik perjudian online dan aktivitas selama gelombang unjuk rasa nasional pada Agustus lalu.
“Sebagai penyelenggara sistem elektronik, TikTok wajib menyerahkan data secara lengkap. Namun yang kami terima hanya sebagian, sehingga tidak memenuhi ketentuan,” tegas Alexander.
Kominfo menegaskan, pembekuan izin ini bersifat sementara. TikTok diberi kesempatan untuk segera melengkapi kewajiban hukum tersebut. Jika tidak, izin operasional perusahaan bisa dicabut sepenuhnya.
Kebijakan pemerintah ini memunculkan beragam respons publik. Sebagian menilai langkah tersebut wajar sebagai bentuk penegakan kedaulatan digital, sementara lainnya mengingatkan agar tindakan tidak berlebihan dan tetap menjamin kebebasan berekspresi pengguna media sosial.
Kasus ini menjadi sorotan karena sebelumnya TikTok juga sempat menonaktifkan fitur live streaming di Indonesia untuk meredam kontroversi terkait monetisasi akun selama demonstrasi.
Dengan pembekuan TD PSE ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mengatur ruang digital nasional. Publik kini menunggu sikap TikTok, apakah segera mematuhi aturan atau menghadapi sanksi lebih berat…djz