JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023 mencapai sekitar Rp222 miliar. Nilai tersebut diperoleh dari hasil sementara penyidikan yang hingga kini masih terus didalami oleh penyidik lembaga antirasuah.
Penyidikan perkara ini dilakukan dengan menelusuri sejumlah transaksi keuangan serta kebijakan internal yang diduga menyebabkan kerugian negara. Untuk menguatkan konstruksi perkara, KPK telah melakukan serangkaian upaya hukum, mulai dari penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pemeriksaan saksi-saksi dari berbagai kalangan.
Salah satu langkah penyidikan dilakukan pada 10 Maret 2025, ketika tim penyidik KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang, di antaranya sepeda motor dan mobil. KPK menyatakan, penyitaan dilakukan sebagai bagian dari penelusuran aset yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi Bank BJB.
Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci nilai maupun hubungan langsung barang-barang yang disita dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Seluruh barang bukti, menurut KPK, masih dalam tahap analisis dan verifikasi untuk memastikan relevansinya dalam proses pembuktian.
Selanjutnya, pada 2 Desember 2025, Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut bertujuan menggali keterangan terkait proses pengambilan kebijakan, mekanisme pengawasan, serta alur transaksi yang menjadi fokus penyidikan. KPK menegaskan, pemanggilan saksi merupakan prosedur hukum yang lazim dan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan pidana.
Dalam perkembangan lain, KPK juga akan mengecek informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan aliran dana dari kasus Bank BJB kepada sejumlah pihak, termasuk pesohor. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan informasi dari masyarakat menjadi bahan pengayaan bagi penyidik dan akan diverifikasi kebenarannya melalui pemanggilan pihak-pihak terkait.
“Informasi tersebut akan kami cek validitasnya, termasuk dengan meminta klarifikasi kepada pihak yang dapat menjelaskan,” ujar Budi di Jakarta.
KPK menegaskan penyidikan tidak berhenti pada satu pihak saja. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk penelusuran aliran dana dan pembelian aset. Lembaga antirasuah itu memastikan penanganan kasus Bank BJB dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel hingga tuntas serta berorientasi pada pemulihan kerugian negara…djz