KUNINGAN – Lama tidak memberikan klarifikasi atas bermacam tudingan terkait 3 Fraksi DPRD Kuningan yaitu Gerindra, Golkar dan Nasdem sebagai aktor atas kebijakan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) merotasi PJ Bupati Kuningan Raden Iip dengan Agus Toyib. Akhirnya ketua Partai Gerindra, Toto Tohari, memberikan penjelasanya kepada publik.
Pria yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan Kuningan itu menekankan, bahwa terkait adanya surat yang dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri (mendagri) adalah betul adanya.
Namun Toto tetap mengaskan bahwa hal tersebut merupakan dalam tahap wajar, karena salah satu tugas dari Anggota Legaslatif salah satunya adalah melakukan fungsi pengawasan dan kontroling terahdap pelaksanaan atas kebijakan daerah.
”Saya melihat sudah ada penjelasan dari Ketua DPRD Kuningan, Pak Nuzul Rachdy, yang juga sebagai ketua DPC PDIP. Beliau mempersilahkan, karena itu adalah hak fraksi di DPRD. Lalu Pak Zul juga mengatakan, bahwa terkait rotasi dan mutasi dari pejabat Bupati adalah kewenangannya dari Kementrian, bukan ranah daerah,” ungkap Toto.
Toto mengisahkan, sama halnya saat pertama kali nama Raden Iip di sahkan menjadi Pj Bupati Kuningan, dari kelas politisi, pejabat ASN bereselon bahkan hingga terdapat pengerahan massa melakukan aksi penolakan terhadap Pak Iip. Tapi seperti diketahui bersama, hal tersebut tidak memberikan dampak dan pengaruh yang dapat menggeser nama raden Iip menajdi PJ Bupati Kuningan.
”Hari ini, kami yang memberikan saran dan masukan kepada Kemendagri atas hasil kinerja Raden Iip, tiba-tiba Kemendagri merotasi raden Iip dengan Pak Agus Toyib, dan kami disalahkan? Saya rasa itu tidak pas. Bagaimana jika pemikirannya dibalik, perotasian dari Pak Iip, ternyata merupakan buah dari hasil kinerjanya beliau selama di Kuningan, terlepas kinerjanya baik atau kurang, atau bisa jadi apa yang kami nilai dalam surat kami, adalah dianggap benar oleh Kemendagri,” ungkap Toto.
Toto yang juga Plt. Ketua Partai Gerindra Kuningan itu meminta kepada masyarakat dapat melihat perotasian ASN adalah sesuatu yang wajar, karena tugas dari ASN harus mau ditempatkan dimana saja. Adapun isue terkait terdapat dugaan faktor politis yang menjadi penguat digesernya Iip dari PJ Bupati Kuningan, adalah sesuatu yang dibesar-besarkan.
”Jika hari ini tidak sedang pilkada, rasanya perotasian Pak Iip akan dianggap angin lalu saja. namun, karena saat ini sedang Pilkada, nampaknya ada kelompok yang terganggu skema atau rencananya. Apakah terkait skema Open Biding Sekda yang sama-sama kita tau, seolah dikasih paket kilat biar cepat, atau skema dukung mendukung untuk calon bupati tertentu. Tapi, itu semua hanya bersifat dugaan dari pemikiran liar saya saja, belum tentu benar sih,” jelas Toto. (red)